Indonesia, negeri dengan beragam permasalahan kompleks, kerap kali teralihkan dari isu-isu substantif oleh hiruk-pikuk gosip selebriti. Fenomena ini, yang baru-baru ini terlihat jelas dalam kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan tokoh publik, bukan sekadar hiburan semata, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam mengelola informasi dan melindungi warganya. Alih-alih fokus pada permasalahan struktural seperti pengesahan UU yang kontroversial atau kebijakan publik yang merugikan, perhatian publik dengan mudah dialihkan oleh skandal-skandal yang seringkali melibatkan perempuan sebagai korban utama. Kasus-kasus ini, seperti yang dibahas oleh feminis Silvia Federici, menunjukkan bagaimana tubuh perempuan terus-menerus dijadikan alat reproduksi sosial, dieksploitasi untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi.
Kasus dugaan perselingkuhan, khususnya yang melibatkan perempuan, seringkali disajikan secara sensasionalis oleh media. Tubuh dan seksualitas perempuan menjadi komoditas yang dieksploitasi untuk meraih keuntungan, baik secara ekonomi maupun politik. Narasi yang dibangun seringkali bias, mengorbankan konteks dan substansi demi sensasi. Hal ini menciptakan budaya patriarki yang mengakar, di mana perempuan terus-menerus diposisikan sebagai objek, rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Dalam konteks politik, penggunaan tubuh perempuan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial merupakan bentuk manipulasi yang berbahaya. Skandal tersebut menjadi alat untuk membungkam kritik, menghindari pertanggungjawaban, dan mengaburkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ini sejalan dengan analisis Federici tentang bagaimana kontrol atas reproduksi perempuan baik secara fisik maupun sosial merupakan strategi kunci dalam mempertahankan sistem kapitalis dan patriarki.
Mengutip Federici, kita dapat melihat bagaimana kontrol atas tubuh perempuan, termasuk seksualitasnya, dijadikan alat untuk menjaga stabilitas sistem yang ada. Dengan mengalihkan perhatian publik pada skandal-skandal yang melibatkan perempuan, sistem tersebut dapat menghindari pertanggungjawaban atas kegagalannya dalam mengatasi isu-isu substantif. Perempuan, dalam hal ini, bukan hanya menjadi korban dari eksploitasi seksual, tetapi juga menjadi korban dari manipulasi politik dan media. Mereka dijadikan alat untuk membungkam kritik dan mengaburkan realitas ketidakadilan yang terjadi.
Lebih jauh lagi, fokus pada gosip selebriti mencerminkan kegagalan literasi media dan kritik publik yang efektif. Publik, yang dibanjiri informasi yang tidak terverifikasi dan sensasionalis, kehilangan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang penting dan yang hanya sekadar hiburan. Kemampuan berpikir kritis dan analitis menjadi terkikis, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi yang manipulatif. Akibatnya, isu-isu substantif yang seharusnya menjadi perhatian utama, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran HAM, terabaikan.
Oleh karenanya, perlu ada upaya kolektif untuk mengatasi fenomena ini. Media massa perlu bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak sensasionalis. Pendidikan media dan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan kemampuan publik dalam mengkritisi informasi dan membedakan fakta dari opini. Lebih penting lagi, pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak memberikan ruang bagi manipulasi informasi dan pembungkaman kritik. Hanya dengan demikian, perhatian publik dapat terfokus pada isu-isu substantif yang menentukan masa depan bangsa, bukan sekadar gosip yang bersifat sementara dan mengalihkan perhatian dari permasalahan yang lebih besar. Perlu adanya kesadaran kolektif untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktor aktif dalam membangun masyarakat yang kritis, adil, dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Federici dan para feminis lainnya.(VM)
Komentar
Posting Komentar